MUI merupakan Wadah Berhimpun bagi "Organisasi-organisasi" (institusi) Kemasyarakatan di bidang Keagamaan Islam, bukannya "Individu" (orang-perorang).
Lantas, apakah seluruh Pengurus di MUI pastinya seorang Ulama?
Belum tentu!
Sebab, tergantung dari Organisasi-organisasi (yang berhimpun dan diwadahi) tersebut menempatkan siapa (ulama ataupun aktivis biasa) untuk menjadi perwakilannya (pengurus) di MUI.
Apakah membubarkan MUI adalah langkah yang tepat?
Langkah yang luar biasa melenceng!
Karena setiap Organisasi membutuhkan Wadah Berhimpun. Sekaligus Pemerintah membutuhkan mitra untuk mensosialisasikan dan merealisasikan setiap Program-program Kerjanya. Serta untuk menjaga keharmonisan dari hubungan bagi segenap Pihak (pemerintah, organisasi-organisasi dan masyarakat).
Apakah MUI perlu dibenahi?
MUI didirikan oleh Pemerintah (26 Juli 1975) dengan berlandaskan kepada Pancasila dan UUD '45 untuk merangkul, menghimpun, mewadahi, membina sekaligus mengarahkan Organisasi-organisasi Kemasyarakatan di bidang Keagamaan Islam demi tercapainya nilai-nilai luhur Bangsa serta cita-cita mulia Negara.
Sehingga roh di dalam menjalankan mekanisme serta segala hal yang berkaitan dengan Organisasi "Wajib" untuk senantiasa bernapaskan kepada Pancasila dan UUD '45.
Seandainya ada organisasi yang berhimpun di dalam MUI (apalagi yang tidak) yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD '45 maka menjadi tugas, kewajiban sekaligus tanggungjawab dari MUI sebagai Wadah Berhimpun "Resmi" yang didirikan oleh Negara untuk memberikan teguran serta melaporkannya kepada Pemerintah.
Begitupun jikalau ada "Oknum", baik di dalam kepengurusan MUI sendiri maupun Organisasi-organisasi yang berhimpun di dalamnya, yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD '45 maka menjadi tugas, kewajiban sekaligus tanggungjawab dari MUI untuk segera memberhentikan (apabila berada di dalam kepengurusan MUI) serta memberikan teguran (jikalau berada di luar kepengurusan MUI) dan melaporkannya kepada Pemerintah.
Apabila hal-hal yang menjadi tugas, kewajiban sekaligus tanggungjawab dari MUI sebagai Wadah Berhimpun yang didirikan oleh Pemerintah sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka tidak ada yang perlu dibenahi. Meskipun tentunya kualitas dan efektivitasnya, mestilah selalu ditingkatkan.
Jikalau tidak dibubarkan serta dibenahi, lalu hal-hal apakah yang seharusnya dilakukan supaya MUI menjadi lebih besar sekaligus tidak disusupi oleh pihak-pihak ataupun oknum-oknum yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD '45?
I. MUI ialah "Lembaga" (berbentuk Wadah untuk Berhimpun) yang didirikan oleh Pemerintah maka Pemerintah memiliki "Hak Penuh" untuk mengawasi, mencampuri dan mengendalikannya secara profesional.
II. MUI merupakan Wadah Berhimpun bagi "Organisasi", bukannya "Perorangan". Sehingga kata "Ulama", lebih tepat apabila diganti dengan kata "Organisasi Islam".
Kata "Ulama" adalah sebuah Julukan (sebutan) yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang dihormati dan dihargai lantaran memiliki ilmu, pengetahuan serta wawasan yang amat sangat tinggi (baik diperoleh dari sekolah formal maupun nonformal) perihal Agama khususnya Islam yang senantiasa terwujud di dalam sikap, perkataan sekaligus perbuatannya.
Jadi bukanlah Gelar Akademik ataupun Gelar Profesi, lebih lagi "Gelar-gelaran" yang diberikan secara "Suka-suka" kepada "Sembarang Orang", termasuk pengurus dari suatu Organisasi Kemasyarakatan (terkecuali bagi yang memenuhi syarat dan kriteria dari kata "Ulama" itu).
Hal-hal inilah yang menurut diri saya pribadi yang seharusnya dilakukan, terutama untuk menjaga marwah dari kata "Ulama" dan MUI. Sekaligus untuk menempatkan kata yang tepat sesuai dengan maknanya dan yang bakalan menjadi penerang bagi masyarakat, yang seringkali "Kebingungan" terhadap istilah-istilah yang ada di dalam Organisasi.
Charles E. Tumbel.
--- Ide dan kreatifitas seseorang adalah hak milik yang tidak boleh ditiru / digandakan. Dilarang mengcopy artikel ini. Terima kasih. ---
